Kehidupan Politik dan Pemerintahan Awal Kemerdekaan Republik Indonesia

s3sederajat.com - Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia sebagai sumber hukum mulai tegak dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdakaan, para pemimpin nasional sibuk untuk menyusun dan membenahi tatanan kehidupan kenegaraan Republik Indonesia yan baru mulai berdiri.

Untuk melengkapi syarat-syarat sebagai negara yan berdaulat, maka pada tanggal 18 Austus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang ada pada waktu itu segera melakukan tindakan politik.

Tindakan itu dilakukan dengan mengadakan sidang yang pertama di Pejambon (Sekarang Gedung Departemen Luar Negeri) dan berhasil menetapkan tiga keputusan penting, sebgai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar hasil BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang ini menjadi landasan pokok atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Setiap lembaga pemerintahan dan warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Memilih dan menetapkan Ir.Soekarno sebagai Presidan Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Undan-Undang Dasar 1945, maka sebagai kepala Pemerintahan dan Kepala Negara adalah Presiden yang di bantu oleh Wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

Dalam Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar hasil BPUPKI disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945setelah terlebih dahulu diadakan pembahasan yang menghasilkan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Tentang sila pertama dari Pancasila, yaitu “Berdasarkan Kepada K-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan berdab” diubahmenjadi “berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa”
2. Tentang Bab III pasal 6 yang berbunyi “Presiden ialah orang indonesia asli yang beragama islam” Menjadi “Presiden ialah orang indonesia asli”
3. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Otto iskandardinata mengusulkan agar Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Ternyata usul tersebut di terima secara aklamasi oleh peserta sidang oleh peserta sidang PPKI. Kemudian dilakukan upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di akhiri oleh seruan “Hidup Bung Karno dan Bung Hatta” dari seluruh Hadirin

Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945, Presiden RI memanggil anggota PPKI dan Pemuda untuk bersidang dalam rangka sebagai berikut:

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
2. Merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk para mentrinya yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda emerintahan.
3. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Rapat PPKI dilanjutkan di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Presiden Muh.Hatta dan menghasilkan tiga buah keputusan sebagai beritu :

1. Komite nasional indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diselenggarakan pemilihan umum.
2. Partai Nasional Indonesia diranvcang menjadi parta tunggal RI, Namun keputusan ini dibatalkan
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang tersebut. Dengan demikian, Negara Indonesia sudah membentuk penyelenggara negara yang bekerja atas nama seluruh bangsa Indonesia yang baru saja merdeka.

Share this post